Pria Suntik Istri dengan HIV

Senin, 7 Desember 2009 - 12:11 wib

TEXT SIZE :

Nurfajri Budi Nugroho - Okezone

(Corbis)

AUCKLAND - Seorang pria dengan HIV positif ini mengaku menyuntikkan darahnya ke istri yang tengah tertidur, dan menginfeksinya dengan virus yang dapat menyebabkan AIDS itu.

Diyakini pria itu ingin memberikan penyakit kepada istrinya, sehingga sang istri mau berhubungan seks dengannya lagi. Demikian dikutip dari surat kabar Selandia Baru, Sunday Star-Times, Senin (7/12/2009).

Dokumen pengadilan merinci bagaimana pria berusia 35 tahun itu dua kali menusuk istrinya yang berusia 33 tahun dengan jarum jahit yang telah dicampur darah.

Pria itu mengetahui dirinya mengidap HIV saat melakukan cek kesehatan, namun istri dan anak-anaknya tidak. Si istri mengaku ingin tetap menjaga hubungan demi anak-anak. Namun dia menolak berhubungan badan dengan suaminya karena takut tertular HIV.

Dalam dokumen itu, sang istri menjelaskan pada Mei 2008 dirinya menemukan sebuah luka seperti tersengat pada paha kiri, dan dua hari kemudian dia terbangun dan merasakan hal yang sama di kakinya.

"Saya terbangun, dan saya mengibaskan selimut. Saya melihat suami dan dalam keadaan terbangun."

Si istri bertanya apakah suaminya telah menusuk dirinya, namun dijawab "tidak". Namun si istri kemudian menemukan bukti tetesan darah di selimut, yang coba disembunyikan suaminya.

Saat melakukan cek rutin empat bulan kemudian, dokter menemukan perempuan itu juga terkena HIV. "Yang dia (suami) katakan hanya maaf," ujar si istri.

"Saya menusukkan jarum karena saya ingin kamu juga sama seperti saya, dapat hidup dengan saya, dan tidak akan meninggalkan saya," ujar si istri menirukan suaminya.

Suami jahat itu terancam hukuman 14 tahun penjara dan akan diadili di Pengadilan Tinggi Auckland tahun depan.(jri)

Pernyataan Presiden soal Aksi 9 Desember untuk "Counter"

Dok Prayirno Ramelan

Prayitno Ramelan dan bukunya, Intelijen Bertawaf: Teroris Malaysia Dalam Kupasan.

Artikel Terkait:

• SBY Jangan Terlalu Risi dengan Gerakan Antikorupsi 9 Desember
• Presiden: Saya Mendengar Gerakan Sosial pada 9 Desember

Sabtu, 5 Desember 2009 | 16:45 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.COM Wahyu Satriani Ari Wulan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Presiden tentang kemunculan aksi gerakan sosial saat Hari Antikorupsi Internasional pada 9 Desember 2009 dinilai sebagai tindakan untuk mencegah agar aksi tersebut tidak ditunggangi gerakan dengan motif tertentu.

Demikian disampaikan Marsekal Muda TNI (Purn) Prayitno Ramelan seusai peluncuran bukunya, Intelijen Bertawaf: Teroris Malaysia Dalam Kupasan di Essece Residence, Jakarta, Sabtu (5/12).

"Menurut saya, itu tindakan counter," kata Prayitno.

Prayitno menilai pernyataan Presiden tersebut wajar. Dia meminta agar berbagai pihak tidak menilai pernyataan Presiden ini sebagai hal yang negatif agar tidak timbul opini di tengah masyarakat.

Berita Negara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari

Berita Negara (Bahasa Inggris: official gazette) adalah koran atau media resmi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia untuk mengumumkan produk peraturan perundang-undangan dan lainnya yang sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berita yang lebih rinci dapat diterbitkan Tambahan Berita Negara (supplement to gazette). Penerbitan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara merupakan penerbitan berita resmi pemerintah Republik Indonesia yang otentik dan isinya dapat dijadikan referensi bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Penerbitan Berita Negara merupakan mekanisme penyebaran informasi perundang undangan dan/atau sistem dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat secara luas.

Berita Negara sudah dimulai sejak tahun 1810 yang pada waktu itu namanya Bataviasche Koloniale Courant. Berita Negara sudah mengalami kurang lebih 8 kali perubahan nama hingga sekarang:

• Bataviasche Koloniale Courant (1810)
• Java Gov Gazette (1813)
• Javasche Courant (1815)
• Kanpo (1943)
• Berita Republik Indonesia (1946)
• Javase Courant (1948)
• Berita Negara RIS (1950)
• Berita Negara (sejak 1950 hingga sekarang)

Seperti halnya negara-negara lain maka penerbitan Berita Negara pelaksanaannya dilakukan oleh percetakan pemerintah atau di Indonesia oleh Perum Percetakan Negara RI.

Organisasi dunia yang anggotanya adalah penanggung jawab "Official Gazette" adalah IGPPA (International Government Printing and Publishing Association). Negara-negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa membentuk Forum European of Gazette yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan keandalan penerbitan Gazette negara-negara EU.

Berita Negara di Indonesia pertama kali diterbitkan tahun 1810 dan sudah dicetak oleh Perum Percetakan Negara (dahulu nama nya Lands Drukkerij).

Pada saat ini Berita Negara isinya antara lain memuat publikasi-publikasi/pemberitahuan dari beberapa instansi pemerintah antara lain dari Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Partai Politik, Pengumuman dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Iklan-iklan resmi, dan Tambahan Berita Negara yang berisi pengumuman akta perusahaan (UU no 1 tahun 1995).

Ekonomi Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari

Ekonomi Indonesia
Mata uang	Rupiah
Tahun fiskal	Tahun kalender
Organisasi perdagangan	APEC, ASEAN, WTO
Statistik [1]
Peringkat PDB	ke-15
PDB	$863,6 milyar (2005)
Pertumbuhan PDB	4,8% (2004)
PDB per kapita	$3.200 (2004)
PDB berdasarkan sektor	pertanian (16.6%), industri (43.6%), jasa (39.9%) (2004)
Inflasi	6.6% (2004)
Pop di bawah garis kemiskinan	8.% (1998)
Tenaga kerja	105,7 juta (2004)
Tenaga kerja berdasarkan pekerjaan	produksi 46%, pertanian 16%, jasa 39% (1999)
Pengangguran	8.7% (2004)
Industri utama	minyak bumi dan gas alam; tekstil, perlengkapan, dan sepatu; pertambangan, semen, pupuk kimia, plywood; karet; makanan; pariwisata
Perdagangan Internasional[2]
Ekspor	$113,99 milyar (2007)
Komoditi utama	minyak dan gas, plywood, tekstil, karet
Mitra dagang	Jepang 22,3%, Amerika Serikat 12,1%, Singapura 8,9%, Korea Selatan 7,1%, Cina 6.2% (2003)
Impor	$74,40 milyar (2007)
Komoditi utama	mesin dan peralatan; kimia, bahan bakar, makanan
Mitra dagang	Jepang 13%, Singapura 12,8%, Cina 9,1%, Amerika Serikat 8,3%, Thailand 5,2%, Australia 5,1%, Korea Selatan 4,7%, Arab Saudi 4,6% (2003)
Keuangan publik [3]
Utang pemerintah	$454.3 milyar (56.2% dari GDP)
Pendapatan	$40.91 milyar (2004)
Belanja	$44,95 milyar (2004)
Bantuan ekonomi	$43 milyar dari IMF (1997–2000)
Sunting

Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.

[sunting] Latar belakang

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing.

Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.

Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.

Negara Muslim Tarik Uang dari Bank Swiss

Jumat, 04 Desember 2009 10:54

Ankara-HARIAN BANGSA Salah seorang menteri Turki menyatakan, diperkirakan negara-negara Muslim menarik uang mereka dari bank Swiss sebagai tanggapan atas hasil penentuan pendapat, yang melarang pembangunan menara mesjid di negara itu. "Saya yakin, itu akan mendesak saudara kita dari negara Muslim, yang menyimpan uang dan modal di bank Swiss meninjau keputusan mereka," kata Menteri Negara Egemen Bagis, Rabu. Egemen Bagis adalah pimpinan perunding Turki dalam pembicaraan penerimaan Eropa Bersatu, seperti dikutip di harian berpasar besar "Hurriyet". "Pintu perbankan Turki selalu terbuka bagi mereka," tambahnya. Daniel Cohn-Bendit, presiden bersama Hijau di Parlemen Eropa, juga menyeru Muslim kaya mengosongkan rekening bank mereka di Swiss sebagai balasan atas penentuan pendapat pada Minggu itu. Pemimpin Turki pada Selasa dengan keras mengecam pelarangan itu, menyebutnya mencerminkan peningkatan ketakutan akan Islam di Eropa dan mendesak Swiss "secepat mungkin kembali dari kesalahan tersebut". Suara pada Minggu itu mencatat lebih dari 57 persen mendukung usul partai sayap kanan melarang pembuatan menara baru, mengesampingkan tentangan dari pemerintah dan sebagian besar partai politik Swiss. Hasil itu disambut partai sayap kanan di seluruh Eropa, dengan beberapa di antaranya menyeru suara serupa di negara mereka. Menteri Luar Negeri Swiss Micheline Calmy-Rey pada Senin menyatakan sudah menemui dutabesar dari negara Islam untuk "menjelaskan" penentuan pendapat rakyat, yang menyetujui pelarangan pembangunan menara mesjid. Hasil penentuan pendapat pada Minggu itu menimbulkan kecaman dunia dan menuduh ketidak-menenggangan terhadap Muslim. "Kami mencoba menerangkan dan memberitahu mengenai hasil suara itu, khususnya kepada negara Arab dan Islam," kata Calmy-Rey kepada pemancar radio Prancis RTL. Wanita menteri itu menyatakan sudah menemui pada dutabesar tersebut di Bern. Ia menyeru peningkatan pembicaraan antara masyarakat berbeda agama di Swiss, yang disebutnya negara serba-budaya. Lebih dari 57 persen dari pemilih Swiss menyetujui penentuan pendapat, yang melarang pembangunan menara, yang dilekatkan pada mesjid untuk menyeru shalat. Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin mencela hasil penentuan pendapat itu. Pelarangan tersebut, kata pelapor khusus badan dunia itu untuk masalah kebebasan beragama atau kepercayaan, Asma Jahangir, jelas merupakan pengucilan terhadap penganut agama Islam. "Saya sangat menyayangkan dampak buruk, yang akan ditimbulkan hasil pemungutan suara itu atas kebebasan beragama atau kepercayaan anggota masyarakat Muslim di Swiss," kata Asma Jahangir dalam pernyataan, yang disiarkan Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York. Penentuan pendapat tajaan partai terbesar di negara itu, Partai Rakyat Swiss, disahkan setelah didukung sebagian besar pemberi suara. Pelarangan melalui penentuan pendapat itu terwujud setelah tercapai 100.000 tandatangan, yang dikumpulkan dalam waktu 18 bulan dari pemilih. Vatikan pada Senin mengungkapkan tentangan terhadap uskup Swiss, yang memberi suara melarang pembangunan menara mesjid di Swiss, dengan menyatakannya pukulan bagi kebebasan beragama. Antonio Maria Sveglio, presiden dewan kepausan urusan migrasi, mengatakan kepada kantor berita Italia ANSA, "Kami di halaman sama dengan Konferensi Uskup Swiss." Dalam pernyataan setelah pemungutan suara pada Minggu, konferensi itu menyatakan "meningkatkan masalah hidup bersama di antara agama", sementara sekretaris jenderal Felix Gmur mengatakan kepada Radio Vatikan bahwa pelarangan itu "pukulan berat pada kebebasan beragama dan kesatuan".(rol/ana)